Jakarta - Presiden Jokowi bersama jajarannya membahas persiapan pemilihan umum dan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024.
Jokowi meminta agar disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan.
"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan," kata Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 10 April 2022.
Dia meminta jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode.
"Karena jelas, bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya," tegasnya.
Dia juga meminta dijelaskan sekalian, bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di Juni 2022.
"Di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara," terangnya.
Kemudian kata Jokowi, pada 12 April 2022 nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan dilantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024.
Baca juga:
Rizal Ramli Unggah Meme, Sebut Jokowi Takut Diganti
"Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang, ini kita belum pernah punya pengalaman serentak, betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang," tukasnya.
Presiden juga mendesak segera dibereskan penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.
"Ini agar, saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi, dan sehingga regulasi yang ada, yang disusun ini, tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan," katanya.
Menyangkut alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD, dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024, Presiden menyebut sudah disampaikan ke pihaknya diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun.
"KPU sebesar Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," katanya.
Presiden kemudian meminta disiapkan para pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022, sebanyak 101 daerah.
"Disiapkan, karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik," tukas Presiden. []
